MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong
peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh instansi daerah, perlu
mengatur pengadaan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada
instansi daerah tahun 2022 secara nasional;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021
tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi
Daerah Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada
- 2 -
jdih.menpan.go.id
Instansi Daerah Tahun 2022;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA
INSTANSI DAERAH TAHUN 2022.
- 3 -
jdih.menpan.go.id
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN
dalam suatu satuan organisasi.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya disebut JF
Guru adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
kegiatan mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
diduduki oleh ASN.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
- 4 -
jdih.menpan.go.id
pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis Jabatan.
9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau
mengelola unit organisasi.
10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus
dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
Jabatan.
11. Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer
yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode
seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang
diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,
ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran
terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam
pengadaan ASN.
13. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah
kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
14. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang
diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan
terhadap pengumuman hasil seleksi.
15. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil
seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi.
- 5 -
jdih.menpan.go.id
16. Seleksi Tahun 2021 adalah seleksi pengadaan untuk JF
Guru pada Instansi Daerah yang diselenggarakan pada
tahun anggaran 2021.
17. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang
dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon
ASN secara nasional.
18. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya
disebut Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK
untuk JF Guru pada Instansi Daerah secara nasional.
19. Panitia Seleksi Instansi Daerah adalah panitia yang
dibentuk oleh PPK daerah untuk menyelenggarakan
seleksi PPPK pada Instansi Daerah secara instansional.
20. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disebut
THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan
data (database) eks tenaga honorer pada Badan
Kepegawaian Negara.
21. Guru nonASN adalah individu yang ditugaskan sebagai
Guru bukan ASN di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang sumber
datanya berasal dari Dapodik.
22. Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai
Guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik.
23. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut
Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan
tugas sebagai Guru dan telah lulus pendidikan profesi
guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 6 -
jdih.menpan.go.id
24. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik
adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan
seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi.
25. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat
BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 2
Pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022
untuk merekrut Guru Ahli Pertama.
Pasal 3
Pengadaan PPPK JF Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. kompetitif;
b. adil;
c. objektif;
d. transparan;
e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f. tidak dipungut biaya.
BAB II
KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR
Pasal 4
Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022 terdiri atas kategori:
a. pelamar prioritas; dan
b. pelamar umum.
- 7 -
jdih.menpan.go.id
Pasal 5
(1) Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:
a. pelamar prioritas I;
b. pelamar prioritas II; dan
c. pelamar prioritas III.
(2) Pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada
seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas
pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas
pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas
pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
(3) Pelamar prioritas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan THK-II.
(4) Pelamar prioritas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang
terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling
rendah 3 (tiga) tahun.
Pasal 6
Pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
terdiri atas:
a. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG
di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi; dan
b. pelamar yang terdaftar di Dapodik.
Pasal 7
Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus
memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi
59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- 8 -
jdih.menpan.go.id
c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai
pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta;
e. tidak menjadi anggota atau penGurus partai politik atau
terlibat politik praktis;
f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi
pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau
diploma empat sesuai dengan persyaratan;
g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan
Jabatan yang dilamar;
h. surat keterangan berkelakuan baik; dan
i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi.
Pasal 8
(1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pelamar yang berasal dari
pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi
persyaratan tambahan sebagai berikut:
a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah
sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis
dan derajat kedisabilitasannya; dan
b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan
kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan
tugas sebagai pendidik.
(2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh
Panitia Seleksi Instansi Daerah.
- 9 -
jdih.menpan.go.id
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat
berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi
dan/atau tim penguji kesehatan.
Pasal 9
Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berstatus
sebagai:
a. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke
kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF
Guru Bahasa Inggris;
b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke
kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani,
olahraga, dan kesehatan; dan
c. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke
kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya
Keterampilan.
BAB III
PANITIA SELEKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah
Tahun 2022 dilakukan secara nasional oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai instansi
pembina JF Guru, berkoordinasi dengan Panselnas.
Bagian Kedua
Panselnas
Pasal 11
Dalam rangka menjamin objektifitas pengadaan PPPK secara
nasional, Menteri membentuk Panselnas pengadaan PPPK JF
- 10 -
jdih.menpan.go.id
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
Pasal 12
(1) Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diketuai
oleh Kepala BKN.
(2) Susunan Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 terdiri atas:
a. tim pengarah;
b. tim pelaksana;
c. tim pengawas;
d. tim audit teknologi;
e. tim pengamanan teknologi;
f. tim penjamin mutu;
g. sekretariat tim pengarah; dan
h. tim penyusun naskah seleksi.
(3) Susunan keanggotaan tim Panselnas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 13
(1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf a bertugas:
a. memberikan arahan terkait kebijakan pengadaan
PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
b. memberikan arahan kepada tim pelaksana, tim
pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan
teknologi, tim penjamin mutu, dan sekretariat tim
pengarah;
c. menerima rekomendasi dari ketua tim pelaksana
tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi
Pengadaan JF Guru pada Instansi Daerah Tahun
2022;
d. menerima hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dan
wawancara pengadaan JF Guru pada Instansi Daerah
Tahun 2022 dari ketua tim pelaksana;
e. menerima laporan hasil pelaksanaan pengadaan JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 dari Ketua
Tim Pelaksana; dan
- 11 -
jdih.menpan.go.id
f. melakukan advokasi dan penetapan kebijakan
penanganan permasalahan pengadaan PPPK JF Guru
pada Instansi Daerah Tahun 2022.
(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf b bertugas:
a. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
b. memberikan bimbingan kepada instansi terkait
pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi
Daerah Tahun 2022;
c. menetapkan kebijakan operasional pelaksanaan
pengadaan pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi
Daerah Tahun 2022;
d. menyediakan fasilitas akses data kepada Tim Pengarah
mengenai data-data yang dikelola Tim Pelaksana, baik
diminta maupun tidak, yang berkaitan dengan
keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
e. melakukan korespondensi dan dokumentasi serah
terima berita acara hasil seleksi pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
f. menjamin pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022 berlangsung secara
objektif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme;
g. merekomendasikan kepada ketua tim pengarah
tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi
pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun
2022;
h. menandatangani dan menyampaikan hasil akhir
seleksi pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah
Tahun 2022 kepada Menteri dan PPK instansi
penyelenggara pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi
Daerah Tahun 2022;
i. mengintegrasikan dan menandatangani hasil seleksi
kompetensi dan wawancara pada pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
- 12 -
jdih.menpan.go.id
j. menyampaikan nilai akhir hasil seleksi pengadaan
PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022
kepada PPK instansi penyelenggara pengadaan PPPK
JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan Pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 kepada ketua
tim pengarah.
(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf c bertugas:
a. menyusun desain pengawasan pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
b. melakukan pengawasan terhadap semua tahapan
Pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun
2022 berkoordinasi dengan tim audit teknologi, tim
penjamin mutu, serta jika diperlukan dengan aparat
pengawas internal pemerintah kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah;
c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
d. melaporkan hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas
lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada
ketua tim pengarah.
(4) Tim audit teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf d memiliki tugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
dalam rangka audit teknologi pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis
pelaksanaan audit teknologi pengadaan PPPK JF Guru
pada Instansi Daerah Tahun 2022;
c. memastikan sistem teknologi yang digunakan
berfungsi sebagaimana yang direncanakan;
d. melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum
digunakan untuk pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022;
- 13 -
jdih.menpan.go.id
e. mengawasi penggunaan sistem teknologi selama
pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi
Daerah Tahun 2022;
f. melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum
dan setelah digunakan;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi dan
pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam
huruf g kepada ketua tim pengarah.
(5) Tim pengamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf e bertugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
dalam rangka pengamanan teknologi pengadaan PPPK
JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis
pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan PPPK
JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
c. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi
sebelum dan setelah digunakan;
d. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi
yang digunakan selama proses pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
e. melakukan implementasi pengamanan data pada
sistem teknologi pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022;
f. memastikan implementasi pengamanan data pada
sistem teknologi pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022 dapat berfungsi
sebagaimana mestinya;
g. mengesahkan kelaikan keamanan teknologi sistem
pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun
2022 sebelum dioperasionalkan;
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi
seleksi pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah
- 14 -
jdih.menpan.go.id
Tahun 2022 dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana
dimaksud dalam huruf h kepada ketua tim pengarah.
(6) Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) huruf f memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pelaksanaan dan menjamin
seluruh proses pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK
JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan;
b. melakukan monitoring melekat dan evaluasi atas
seluruh proses seleksi pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022;
c. melakukan upaya perbaikan terhadap hal-hal yang
tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan
seluruh proses seleksi pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022 berakhir;
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring melekat dan
evaluasi seleksi pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022 dan pelaksanaan tugas
lain sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada
ketua tim pengarah.
(7) Sekretariat tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf g bertugas memberikan dukungan
administratif kepada tim pengarah dalam rangka
kelancaran pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada
Instansi Daerah Tahun 2022.
(8) Tim penyusun naskah seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h bertugas menyusun naskah
soal seleksi kompetensi dan wawancara pada pengadaan
PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
- 15 -
jdih.menpan.go.id
Bagian Ketiga
Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia
Seleksi Instansi Daerah
Pasal 14
(1) Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru di Instansi Daerah
Tahun 2022 dilaksanakan oleh:
a. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
b. Panitia Seleksi Instansi Daerah.
(2) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai
tugas:
a. menghimpun dan melakukan verifikasi dan validasi
Dapodik;
b. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Instansi
Daerah dalam pelaksanaan seleksi;
c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi untuk proses
pengadaan PPPK JF Guru berkoordinasi dengan
Panselnas;
d. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah
PPPK yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
e. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
f. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara
bersama-sama dengan Panselnas;
g. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil
seleksi kompetensi dan wawancara yang disampaikan
oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah; dan
h. Menyampaikan jawaban terhadap Sanggahan dari
pelamar.
(3) Panitia Seleksi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF
Guru Kemendikbudristek;
b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah
PPPK yang dibutuhkan, unit penempatan dan
persyaratan pelamaran;
c. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi;
- 16 -
jdih.menpan.go.id
d. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas
lamaran dan dokumen persyaratan lainnya
sebagaimana tercantum dalam pengumuman
lowongan PPPK JF Guru;
e. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
f. melaksanakan seleksi bersama-sama dengan
Panselnas;
g. menyampaikan hasil seleksi kompetensi dan
wawancara kepada Panitia Seleksi PPPK JF Guru
Kemendikbudristek; dan
h. mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi dan
wawancara.
Pasal 15
(1) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat
pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas
sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
(2) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
memberikan penambahan waktu dan menyediakan
pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan
seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas
sensorik netra.
BAB IV
TAHAPAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16
Pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilaksanakan
melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
- 17 -
jdih.menpan.go.id
e. pengumuman hasil seleksi; dan
f. pengangkatan menjadi PPPK.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 17
(1) Perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan
menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan
PPPK.
(2) Perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. jadwal pengadaan PPPK; dan
b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.
Pasal 18
(1) Jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
ditetapkan oleh Panselnas dan Panitia Seleksi PPPK JF
Guru Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.
(2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri.
Pasal 19
(1) Perencanaan prasarana dan sarana pengadaan PPPK JF
Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
dilaksanakan oleh:
a. Menteri;
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,
ilmu pengetahuan, dan teknologi;
c. BKN; dan
d. Instansi Daerah.
(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menetapkan:
- 18 -
jdih.menpan.go.id
a. kebutuhan jumlah, jenis Jabatan, dan unit
penempatan PPPK JF Guru tahun 2022;
b. komposisi soal, durasi tes, bobot nilai, dan Nilai
Ambang Batas pada seleksi kompetensi dan
wawancara; dan
c. kebijakan penambahan nilai Kompetensi Teknis.
(3) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b mempersiapkan:
a. petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon Guru PPPK
JF Guru tahun 2022 yang didalamnya memuat
petunjuk teknis seleksi administrasi, petunjuk teknis
seleksi kompetensi dan wawancara, dan petunjuk
teknis pengumuman hasil seleksi dan sanggah;
b. data pelamar beserta atributnya pada Dapodik yang
diintegrasikan dengan SSCASN;
c. soal seleksi Kompetensi Teknis;
d. sistem CAT-UNBK yang bekerjasama dengan tim audit
teknologi Panselnas dan tim pengamanan teknologi
Panselnas untuk menjamin kehandalan dan
keamanan sistem;
e. data satuan pendidikan untuk pengisian kebutuhan
PPPK yang belum terpenuhi; dan
f. layanan bantuan/call center/help desk/media sosial
resmi yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.
(4) BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
mempersiapkan:
a. data THK-II yang diintegrasikan dengan Dapodik
Kemdikbudristek;
b. SSCASN yang diintegrasikan dengan sistem Dapodik;
c. sistem pengolahan nilai;
d. pengolahan hasil kelulusan akhir; dan
e. pemberkasan dan penetapan nomor induk PPPK.
(5) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berkoordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF
- 19 -
jdih.menpan.go.id
Guru Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan
seleksi PPPK JF Guru dan menyiapkan layanan
bantuan/call center/help desk/media sosial resmi
instansi.
Pasal 20
Penetapan kebutuhan jumlah, jenis Jabatan, dan unit
penempatan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan
memperhatikan:
a. usulan kebutuhan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,
ilmu pengetahuan, dan teknologi berdasarkan Dapodik;
b. usulan dari Instansi Daerah berdasarkan hasil analisis
Jabatan dan analisis beban kerja;
c. pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
d. pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan
Pasal 21
(1) Pengumuman lowongan PPPK JF Guru tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan
Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan
Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan
Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui SSCASN.
(2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender.
(3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama Jabatan;
b. jumlah lowongan Jabatan;
c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
d. sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik
yang ditetapkan oleh kementerian yang
- 20 -
jdih.menpan.go.id
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi;
e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f. jadwal pelaksanaan seleksi;
g. persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap
pelamar;
h. masa hubungan perjanjian kerja;
i. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
j. layanan bantuan/call center/help desk/media sosial
resmi instansi.
(4) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan
Panitia Seleksi Instansi Daerah juga mengumumkan
lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
menyampaikan tautan lowongan di SSCASN.
Bagian Keempat
Pelamaran
Pasal 22
(1) Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat melakukan
pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
c pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan PPPK.
(2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
melamar pada 1 (satu) instansi daerah dan 1 (satu)
kebutuhan Jabatan.
(3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketahui melamar:
a. lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu)
jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK;
atau
b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan
yang berbeda,
yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- 21 -
jdih.menpan.go.id
Pasal 23
(1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN
dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai
dengan proses pengunggahan dokumen yang
dipersyaratkan secara elektronik.
(2) Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal
pembukaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022.
(3) Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut:
a. Pelamar Prioritas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf a; dan
b. Pelamar yang telah memiliki akun pada Seleksi Tahun
2021.
(4) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan
lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki.
Pasal 24
Pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) dapat melakukan pemilihan
kebutuhan PPPK JF Guru tahun 2022 yang dibuka
lowongannya pada SSCASN.
Bagian Kelima
Seleksi
Paragraf 1
Tahapan Seleksi
Pasal 25
Seleksi pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap,
yaitu:
a. seleksi administrasi; dan
b. seleksi kompetensi.
- 22 -
jdih.menpan.go.id
Paragraf 2
Seleksi Administrasi
Pasal 26
(1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan
administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
(2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.
Pasal 27
(1) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan
administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi
administrasi.
(2) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti seleksi
kompetensi.
Pasal 28
Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 diumumkan secara terbuka pada SSCASN, laman resmi
Instansi Daerah, dan laman resmi kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Pasal 29
Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan
dengan menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan Pasal 9 untuk memastikan kesesuaian
Jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat
kedisabilitasannya.
- 23 -
jdih.menpan.go.id
Paragraf 3
Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi
Pasal 30
(1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil
seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak
hasil seleksi administrasi diumumkan.
(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
melalui SSCASN.
(3) Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima atau
menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
(4) Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima alasan
Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal
kesalahan bukan berasal dari pelamar.
(5) Dalam hal alasan Sanggahan pelamar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi Instansi
Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi
paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu
pengajuan sanggah.
Paragraf 4
Seleksi Kompetensi
Pasal 31
(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar
kompetensi Jabatan.
(2) Seleksi pengadaan PPPK JF Guru dilakukan dengan
mempertimbangkan integritas dan moralitas yang
dilakukan dengan wawancara.
- 24 -
jdih.menpan.go.id
Paragraf 5
Seleksi Prioritas
Pasal 32
(1) Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan
hasil Seleksi Tahun 2021.
(2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II.
(3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II,
hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
a. apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada
seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka
dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir
paling tinggi; dan
b. apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada
seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka
dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir
pada seleksi kompetensi II terlebih dulu.
(4) Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar
prioritas III dilakukan dengan menilai kesesuaian:
a. kualifikasi akademik;
b. kompetensi;
c. kinerja; dan
d. pemeriksaan latar belakang (background check).
(5) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan
dari Menteri.
Pasal 33
(1) Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat
bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan
sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang
dimiliki.
- 25 -
jdih.menpan.go.id
(2) Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan
sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang
dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas
dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia
kebutuhannya.
(3) Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) merupakan keberminatan pelamar untuk
memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai PPPK.
(4) Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Paragraf 6
Seleksi Umum
Pasal 34
(1) Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan
menggunakan sistem CAT-UNBK.
(2) Pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memilih kebutuhan PPPK JF Guru di seluruh sekolah
wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar
prioritas.
Pasal 35
(1) Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh
memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.
(2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial
dan Sosial Kultural; dan
c. Nilai Ambang Batas wawancara.
(3) Dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama,
penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan
pada:
- 26 -
jdih.menpan.go.id
a. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih
sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada
nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial
Kultural yang paling tinggi;
c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih
sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada
nilai wawancara yang paling tinggi; dan
d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih
sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada
usia paling tinggi.
Pasal 36
(1) Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34
ayat (2) merupakan keberminatan pelamar untuk memilih
tempat bertugas apabila diterima sebagai PPPK.
(2) Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.
Paragraf 7
Pemenuhan Kebutuhan
Pasal 37
(1) Pemenuhan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2022
didahulukan untuk pelamar prioritas I.
(2) Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku urutan dari:
a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada
seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas
pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas
pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas
- 27 -
jdih.menpan.go.id
pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
(3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi,
akan dipenuhi oleh pelamar prioritas II.
(4) Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi,
akan dipenuhi oleh pelamar prioritas III, yaitu Guru nonASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan
memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
(5) Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi,
akan dipenuhi oleh pelamar umum.
Paragraf 8
Penambahan Nilai
Pasal 38
(1) Kompetensi Teknis bagi pelamar umum diberikan
penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear
dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan
tambahan nilai sebesar 100% (seratus persen) dari
nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
b. pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah
diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai
dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan
tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan
c. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis
tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
sebesar 100% (seratus persen).
(2) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing
seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen
penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas
- 28 -
jdih.menpan.go.id
kompetensi teknis pelamar.
Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi dan Masa Sanggah Hasil Seleksi
Paragraf 1
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 39
(1) Hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 dari pelamar
prioritas I dan pelamar umum menjadi tanggung jawab
Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
(2) Hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 dari pelamar
prioritas II dan pelamar prioritas III disampaikan oleh
Panitia Seleksi Instansi Daerah kepada Panitia Seleksi
PPPK JF Guru Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan
divalidasi.
(3) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada BKN untuk dilakukan
pengolahan hasil seleksi.
(4) Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh Panitia
Seleksi Instansi Daerah dan Panitia Seleksi PPPK JF Guru
Kemendikbudristek berdasarkan pengolahan hasil seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang
dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK
JF Guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 2
Masa Sanggah Hasil Seleksi
Pasal 40
(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi
terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4)
- 29 -
jdih.menpan.go.id
dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari
setelah pengumuman hasil seleksi.
(2) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat
menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan
oleh pelamar.
(3) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat
menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan
berasal dari pelamar.
(4) Dalam hal menjawab Sanggahan sebagaimana dimaksud
ayat (2), Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
dapat berkonsultasi dengan Panitia Seleksi Instansi
Daerah.
(5) Dalam hal Panitia Seleksi PPPK JF Guru
Kemendikbudristek menerima alasan sanggahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada
Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan
perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
(6) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan
Panitia Seleksi Instansi Daerah berdasarkan persetujuan
ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7
(tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan
sanggah.
Pasal 41
(1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK
tetapi di kemudian hari:
a. mengundurkan diri;
b. dianggap mengundurkan diri karena tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas
waktu yang ditentukan;
c. terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan
lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan,
ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
d. meninggal dunia,
- 30 -
jdih.menpan.go.id
PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang
bersangkutan.
(2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua
Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan
melampirkan:
a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari
PPK; atau
c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala
kelurahan/desa/kecamatan.
(3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama
pelamar pengganti dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Panitia Seleksi PPPK JF Guru
Kemendikbudristek.
(4) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti
dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara
terbuka.
Bagian Ketujuh
Pengangkatan Menjadi PPPK
Pasal 42
(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai
calon PPPK.
(2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Daerah.
(3) Keputusan PPK Instansi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk
mendapatkan nomor induk PPPK.
(4) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diterima oleh PPK Instansi Daerah paling
lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu
penyampaian.
(5) Dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak
- 31 -
jdih.menpan.go.id
boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu)
periode berikutnya.
Pasal 43
(1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)
melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan
pengangkatan oleh PPK Instansi Daerah.
(2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan
perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Daerah.
BAB V
PENDANAAN
Pasal 44
Pendanaan pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 45
Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PPPK JF
Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. pengawasan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 di
lingkup nasional dilakukan oleh Panselnas;
b. pengawasan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 di
lingkup nasional secara fungsional dilakukan oleh unit
kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan
internal kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu
- 32 -
jdih.menpan.go.id
pengetahuan, dan teknologi; dan
c. pengawasan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 di
lingkup instansi secara fungsional dilakukan oleh unit
kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan
internal Instansi Daerah.
Pasal 46
Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia
Seleksi Instansi Daerah wajib melaporkan pelaksanaan seleksi
paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi PPPK
JF Guru tahun 2022 kepada Menteri dan Kepala BKN.
BAB VII
MITIGASI RISIKO
Pasal 47
(1) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek
melakukan mitigasi risiko pelaksanaan Penyelenggaraan
Seleksi PPPK JF Guru 2022.
(2) Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. verifikasi dan validasi pelamar prioritas;
b. pengaturan penempatan PPPK Guru hasil pengadaan;
c. pembinaan dan pengelolaan kinerja JF Guru; dan
d. manajemen talenta.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48
Hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan masing-masing Instansi Daerah.
- 33 -
jdih.menpan.go.id
Pasal 49
(1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja
ditandatangani.
(2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
JF Guru Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan yang
dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan
pada golongan IX.
Pasal 50
Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2022 yang telah dinyatakan
lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia
pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian
hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak
pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK
setelah masa perjanjian kerja berakhir.
Pasal 51
Dalam hal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022
dilakukan dalam situasi keadaan kahar (force majoure),
seluruh tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengangkatan
calon PPPK hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 tetap
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun
2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada
Instansi Daerah Tahun 2021.
- 34 -
jdih.menpan.go.id
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional
Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 54
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 35 -
jdih.menpan.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 514
Posting Komentar